News

Wartawan Kolaka Pasang Seribu Lilin Kenang BJ Habibie


KOLAKA,realita Sultra.co.id—
Puluhan wartawan media cetak, media online, radio dan televisi yang bertugas di Kab Kolaka Sultra menggelar aksi damai di tugu Adi Pura sambil memasang seribu lilin.

Aksi damai dan doa yang digelar para kuli tinta di Kab Kolaka sekaligus menaikkan doa untuk almarhum Prof Dr Ing Bacharuddin Jusuf Habibie sekaligus berharap Presiden menetapkan sebagai tokoh kebebasan Pers dan Pahlawan Nasional.
“Kami keluarga besar wartawan kabupaten Kolaka, meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk menetapkan Prof Dr Ing Bacharuddin Jusuf Habibi sebagai tokoh kebebasan pers di Indonesia, sekaligus Pahlawan Nasional,”ungkap Armin Arsyad pengurus PWI Kolaka.
Dalam orasinya Armin mengatakan dengan lantang almarhum BJ Habibie sangat layak dijadikan tokoh kebebasan pers di Indonesia. Atas jasa-jasanya saat menjabat sebagai Presiden RI ke-3.
Meski hanya memimpin kurang lebih satu tahun, tapi mampu melahirkan Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.
Hal sama disampaikan sekretaris Persatuan Wartawan Indonesian (PWI) Kabupaten Kolaka Philips Nazareth, pada zaman orde baru yang berkuasa selama 32 tahun, kebebasan pers sebagai salah satu ciri demokrasi justru mengalami pengekangan. Media yang melakukan kritik kepada penguasa bisa dikenakan pembredelan. Begitupun mekanisme penerbitan media massa dikontrol melalui Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP).
“Pada rezim orde baru, wartawan yang mengkritik pemerintah akan dicari dan ditangkap, bahkan ada yang dibunuh tanpa ada proses hukum,” tegasnya.
Namun dengan ditandatanganinya UU Pers oleh Presiden BJ Habibie, menurut wartawan harian Ujungpandang ekspres ini, kebebasan pers dibuka seluas-luasnya. Semua peraturan yang dinilai mengekang kehidupan pers dihapus. Bahkan dalam UU Pers diatur kemerdekaan Pers sebagai hak asasi.
“Dalam UU nomor 40 tahun 1999, pada pasal 4 ayat 1 dikatakan kemerdekaan Pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Pasal 2 dijelaskan terhada pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Begitupun ayat 3 untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi,” ungkapnya.
Bahkan dalam UU Pers menurut Philips, terdapat sanksi bagi mereka yang menghalang-halangi kerja wartawan. Pasal 18 menyatakan, “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berkaitan menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.
“Atas dasar itulah, tidak berlebihan jika Pemerintah menetapkan Almarhum BJ Habibie sebagai tokoh kebebasan pers di Indonesia,”kata Philips.

(redaksi)

error: @mercyfmkolaka