News

Perusda Minta Pendampingan Hukum Kejaksaan

Foto Bersama MoU Perusda dan Kejaksaan Kolaka


KOLAKA,realitasultra.co.id—
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Usaha Kolaka meminta pendampingan hukum kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kolaka. Pendampingan hukum ini dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara PD Aneka Usaha dengan Kejari Kolaka tentang masalah perdata dan tata usaha negara.

Foto Penandatanganan MoU Perusda dan Kejaksaan Kolaka
Foto Penandatanganan MoU Perusda dan Kejaksaan Kolaka

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Armansyah selaku Direktur Utama (Dirut) PD Aneka Usaha dengan Taliwondo Kejari Kolaka, berlangsung di aula Kejari Kolaka pada(5/3/2020) disaksikan oleh Eka Kasi Pidum Kejari Kolaka dan Ketua Badan Pengawas Perusda Ishak Nurdin serta Kabag Hukum Setda Kolaka Hj Mineng Nurmaningsih.
Dirut Perusda Amansyah dalam kesempatan, mengungkapka berbagai permasalahan hukum dialami oleh Perusda. Untuk itulah mengapa hal ini perlu dilakukan pendampingan hukum dengan banyaknya permasalahan muncul di lapangan.
“Sejak keberadaan Perusda terlalu banyak persoalan hukum yang dihadapi di lapangan,”ungkap Armansyah.
Dengan dilakukannya nota kesepahaman ini antara Perusda dengan Kejaksaan juga merupakan inisiasinya selaku Dirut. Dan mendapat dukungan dari Bupati Kolaka selaku komisaris utama perusahaan. Begitupun dengan pihak Kejaksaan juga menyahuti hal imi sehingga bisa terlaksana hari ini (red,).
Lanjutnya ada dua hal yang penting menjadi priorita menyangkut masalah Izin Usaha Pertambangan(IUP) Perusda, yakni dari sekian hektar lahan IUP Perusda dimana di dalamnya terdapat pemukiman masyarakat, lokasi IUP maupun stokfile ore senantiasa dikomplain, serta permasalahan-permasalahan lainnya dipaparkan oleh Dirut.
“Dengan adanya nota kesepahaman ini maka permasalahan hukum yang timbul di lapangan diserahkan sepenuhnya kepada pihak Kejaksaan untuk melakukan penyelesaian,”ujarnya.
Sementara Kejari Kolaka, Taliwondo mengungkapkan MoU ini dilakukan adalah bagaima dapat memberikan pendampingan hukum kepada BUMD Perusda.
Peran Kejari dalam memberikan pendampingan hukum, diharapkan Perusda dalam menjalan aktifitasnya berjalan sesuai dengan koridor hukum.
Berbagai permasalahan dihadapi oleh Perusda di lapangan nantinya pihak Kejari akan menfasilitasi kepada masyarajat, selain itu Kejari juga harus menjaga iklim investasi agar berjalan dengan baik.
“Jadi kita berharap Perusda jangan sampai terhambat oleh permasalahan, sehingga dalam melakukan aktifitasnya juga terhambat. Kalau Perusda ini maju tentunya Pemda selaku pemilik akan menikmati hasilnya,”harap Taliwondo menjabat Kajari Kolaka sejak 2018 sampai sekarang.
Acara dihadiri jajaran Kepala Seksi dan staf Kejari Kolaka, Kabag Hukum Setda Kolaka Hj Mineng, Ketua Badan Pengawas Perusda Ishak Nurdin beserta anggota dan staf Perusda.
(redaksi).

error: @mercyfmkolaka