News

Ortu Siswa Nilai: Dana Komite SMPN 2 Toari Tak Jelas


KOLAKA,realitasultra.co.id—
Sejumlah orang tua siswa Sekolah SMPN 2 Toari Kecamatan Toari menilai dana Komite Sekolah tidak jelas pemanfaatannya. Hal itu dikemukakan sejumlah orang tua siswa kepada wartawan media ini pada (20/9/2019) minta namanya tidak diekspos.
Keluhan sejumlah orang tua siswa mengungkapkan pungutan uang Komite Sekolah bagi siswa SMPN 2 Toari sebesar Rp 360 ribu setiap siswa pertahun dengan jumlah siswa sebanyak 133 orang.
Menurut para orang tua siswa menilai pemanfaatan dana Komite tidak transparan, dan tidak sesuai dengan Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah pasal 12 dan 13 terkait ayat B, bahwa komite sekolah dilarang untuk melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua walinya, selanjutnya pada ayat C dilarang mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung.
Terkait hal itu Kepala Sekolah (Kepsek) SMPN 2 Toari Sukarmin dikonfirmasi realitasultra baru-baru ini, awalnya Sukarmin enggan mengakui adanya pungutan uang Komite, namun saat pembicaraan sementara berlangsung tiba-tiba muncul salah seorang siswa membawa sejumlah uang untuk pembayaran uang Komite, sehingga akhirnya Kepsek Sukarmin pun mengakuinya.
“Memang benar ada pungutan uang Komite tapi itu bukan urusan Sekolah, silahkan bertanya kepada Ketua Komite, “kata Sukarmin.
Dikatakannya uang Komite Sekolah itu digunakan untuk pembuatan pagar sekolah dan sudah dirapatkan antara pihak sekolah bersama orang tua siswa dan juga Komite.
“Bendahara uang Komite dipegang oleh guru honor di sekolah, karena Komite menolak memegangnya dengan alasan tidak mampu mengelolanya, “kata Sukarmin.
Sementara Sekertaris Komite Sekolah SMPN 2 Toari Poniman kepada media ini mengatakan bahwa dirinya tidak pernah tahu soal keuangan hasil pungutan Komite, karena bendahara serta yang membelanjakan bahan pembuatan pagar adalah pihak sekolah sendiri.
“Kami hanya mengawasi pekerjaannya saja. Kami juga tidak tahu berapa uang yang sudah terkumpul karena bendahara ada di dalam lingkup sekolah. Yang kami tahu bahwa uang komite sebesar Rp 60 ribu per siswa per tahun ajaran untuk pembuatan pagar, lebih dari itu sudah menjadi urusan sekolah sesuai kesepakatan dengan orang tua siswa, “ungkap Poniman.
Sementara ditempat berbeda Badrus Ketua Komite Sekolah SMPN 2 Toari kepada realitasultra menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui kalau ternyata masih ada pembayaran uang komite, dia pun membenarkan kalau tahun 2018 lalu memang ada pungutan sebesar Rp 60 ribu.
“Saya tahunya malah dari pak wartawan, karena tahun ajaran baru ini belum pernah diadakan rapat Komite bersama orang tua siswa, apalagi pagarnya kan sudah jadi yang di depan sekolah dan kalau pun masih ada pungutan mungkin untuk gaji guru honor,”kata Badrus.
Hasil penelusuran media ini, beberapa siswa dan orang tuanya membenarkan adanya pembayaran setiap tahun sebesar Rp 340 ribu.
“Benar pak, kami membayar 340 ribu Rupiah sesuai hasil rapat tahun kemarin, katanya untuk bayar gaji honor dan pembuatan pagar sekolah. Bahkan ada siswa yang belum membayar uang komite tidak diikut sertakan dalam ulangan sekolah,”ungkap orang tua murid enggan menyebut identitasnya.
Beberapa orang tua siswa lainnya pun berharap agar uang komite dapat dikurangi dari pembayaran tahun-tahun sebelumnya.
“Tahun kemarin hanya 25 ribu per bulan, tapi tahun 2019 ini naik jadi 30 ribu per bulan itu yang kami dengar dari orang tua siswa lainnya, hanya saja belum ada rapat pak,”ujar sejumlah Ortu siswa.
(melky/redaksi)

error: @mercyfmkolaka