News

Nadjamuddin Mointang ; Esensi Sakip Ukuran Tata Kelolah Anggaran

KOLAKA,realitasultra.co.id—Kepala Bidang(Kabid) Perumusan Kebijakan Pengawasan pada Deputi Reformasi Birokrasi(RB) Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi(KemenPAN RB) RI, Nadjamuddin Mointang menjelaskan bahwa esensi yang paling konkret dari Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(Sakip) adalah mengukur setiap satu rupiah anggaran(uang) milik rakyat harus dipertanggung jawabkan dan dimanfaatkan.
“Jadi itu esensi dari Sakip,”ungkap Nadjamuddin saat membawakan materi sebagai narasumber pada acara Bimbingan Teknik(Bintek) Sakip dilaksanakan oleh Bappeda Kolaka bekerjasama Inspektorat dan Bagian Organisasi Setda Kolaka berlangsung di Aula Sasana Praja Pemda Kolaka kemarin.
Dikatakannya bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah(OPD) mulai dari level kepala daerah sampai ke OPD betul-betul dalam pemanfaatan anggaran orientasinya adalah hasil.
“Jadi orientasinya tidak hanya sekedar ouput, tetapi juga harus berorientasi outcome,”kata Nadjamuddin.
Ia memberikan contoh konkritnya misalnya di salah satu kepulauan dibagi-bagikan katinting kepada nelayan. Setelah selesai dibagi kepada nelayan bukan hanya lepas begitu saja.
Tetapi yang perlu diperhatikan kata Nadjamuddin adalah sejauhmana dampak hasil kehidupan nelayan setelah memperoleh katinting, apakah tepat sasaran atau tidak.
“Jadi bagi-bagi katinting itu apakah tepat sasaran atau tidak, dan sejaumana hasil dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat nelayan,”ujar Nadjamauddin.
Nadjamuddin berharap bahwa pemerintah harus hadir disetiap persoalan rakyat, karena pemerintah orientasinya adalah pelayanan.
“Jadi orientasi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada rakyat,”harapnya.
Perlu dipahami kata Nadjamuddin bahwa Sakip ini adalah sebuah metode tentang ukuran tata kelolah anggaran apakah visi misi kepala daerah itu tercapai.
“Jadi kalau visi misi kepala daerah bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menurunkan angka kemiskinan, tetapi bilamana hal itu tidak tercapai maka itu perlu dipertanyakan,”kata Nadjamuddin.
Meski demikian kata Nadjamuddin bahwa pejabat dalam lingkup Pemda Kolaka telah berkomitmen untuk melakukan perubahan.
“Dan itu perlu diberikan dukungan, tinggal hasilnya nanti kita lihat setelah dilakukan evaluasi oleh pihaknya. Karena dokumen-dokumennya masih bernilai CC artinya masih memerlukan perbaikan-perbaikan kedepannya,”ujar Nadjamuddin.(redaksi)

error: @mercyfmkolaka