News

Musdalim Zakkir : Muh Jayadin Harus Meletakkan Salah Satu Jabatannya

KOLAKA,realitasultra.co.id—Musdalim Zakkir selaku kordinator Pemuda Pemerhati Olahraga(Petra) Kolaka, melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Kolaka pada(9/8/19).
Massa berjumlah puluhan orang mengatas namakan Petra mendatangi kantor DPRD Kolala untuk menyampaikan aspirasinya terkait terpilihnya Muh Jayadin selaku ketua Koni melalui Musorkab II berlangsung pada(24/7/19) di salah hotel lalu.
Massa Petra yang diterima oleh Komisi I DPRD Kolaka terdiri dari H Abd Kahar, Sudirman, Edy Haryono, dan beberapa anggota lainnya, dan turut pula mendampingi wakil dari Polres Kolaka.
Dalam dialog anggota Komisi I DPRD Kolaka dengan massa melalui wakilnya, Musdalim menjelaskan bahwa dalam UU No.3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional(UU SKN) serta PP No.16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dimana dengan tegas dinyatakan bahwa pengurus Koni tidak boleh merangkap jabatan sebagal pejabat publik.
Begitupun halnya dalam surat edaran Mendagri No.800/2398/SJ tanggal 26 Juni 2011 tentang rangkap jabatan yang menyatakan bahwa melarang kepala daerah/wakil kepala daerah, pejabat publik termasuk wakil rakyat maupun PNS rangkap jabatan pada organisasi olahraga seperti Koni dan pengurus induk olahraga.
Terpilihnya Muh Jayadin selaku ketua terpilih organisasi Koni, pihak Petra menilai bahwa itu bertentangan dengan UU No.3 tahun 2005 dan peraturan lainnya.
“Terpilihnya pak Jayadin sebagai ketua Koni melalui Musorkab Koni adalah menabrak undang-undang dan peraturan lainnya. Karena itu inkonstitusional maka sebaiknya pak Jayadin meletakkan salah satu jabatannya,”tegas Musdalim.
Musdalim menegaskan bahwa pejabat yang melanggar UU itu tidak pantas, maka sebaiknya Muh Jayadin selaku ketua terpilih Koni maka harus memilih apakah dirinya memilih tetap sebagai Wakil Bupati ataukah memilih sebagai ketua Koni.
“Jadi harus ada salah satu jabatannya yang diletakkan, itu perintah UU, makanya kami datang menyampaiakan aspirasi di gedung DPRD Kolaka. Bahwa ada pejabat publik memimpin Koni rangkap jabatan, dan ini tidal boleh terjadi,”ujar Musdalim.
Abd Kahar memimpin jalannya dialog dengan massa Petra mengungkapkan bahwa terkait persoalan aspirasi ini pihaknya akan menindak lanjuti membahas dengan semua anggota dewan, serta melakukan komunikasi dengan Pemda.
“Aspirasi ini kami berjanji akan bahas bersama dengan semua anggota dewan, termasuk melakukan komunikasi dengan pihal Pemda Kolka,”janji Kahar.(redaksi)

HUT RI REALITASULTRA
HUT RI REALITASULTRA
error: @mercyfmkolaka