News

Herman Syahruddin; Surat Kadiknas Sultra Membuktikan Adanya Praktik Pungli di Sekolah


KOLAKA,realitasultra.co.id—
Direktur Lingkar Demokrasi Rakyat (Lider) Sultra Herman Syahruddin mengungkapkan dengan adanya surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra nomor 421.3/7115/DPK tertanggal 9 Desember 2019 tentang larangan pungutan iuran Komite Sekolah pada peserta didik.
Dengan terbitnya surat dari Diknas Sultra, menurut Herman ini menandakan adanya praktek pungutan liar (pungli) di sekolah lanjutan atas yang dilakukan oleh Kepala Sekolah (KS) dengan memanfaatkan orang tua sisiwa/murid.
Ia berharap dengan terbitnya surat edaran Kadikas Sultra yang ditandatangani oleh Asrun Lio, agar semua sekolah berhenti memanfaatkan orang tua murid/siswa dengan modus permintaan sumbangan rasa Pungli merupakan suatu pelanggaran hukum.

Surat Edaran Kadis Diknas Sultra
Surat Edaran Kadis Diknas Sultra

Apalagi dalam bentuk permintaan dana komite sekolah, kadang kala dijadikan pihak sekolah memberikan ancaman terhadap siswa/murid yang tidak membayar tidak diikutkan dalam ujian.
“Itu menyalahi aturan Permendiknas nomor 75 tahun 2016,”ujar Herman.
Selain itu kata Herman dalam surat edaran Kadiknas Sultra dengan tegas menyebutkan agar semua sekolah berhenti dan tidak melakukan lagi pungutan dana dalam bentuk iuran bulanan komite sekolah. Bilamana hal ini tidak diindahkan maka sanksi bisa dikenakan hukuman disiplin ASN sesuai ketentuan hukum berlaku.
“Surat edaran ini ditujukan kepada semua Kepala SMA/SMK/ PK-LK untuk diindahkan serta ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, demikian surat Kadiknas Sultra,”kata Herman dalam siaran persnya kepada media ini.
(redaksi)

error: @mercyfmkolaka