News

Fajar Malik ; Cengkeh Memberikan Kontribusi Besar Bagi Negara


KOLAKA,realitasultra.co.id—
Kordinator Forum Pemerhati Cengkeh Kab Kolaka Fajar Malik, mengungkapkan bahwa salah satu komoditas pertanian perkebunan cukup besar memberikan kontribusi pendapatan kepada negara adalah Cengkeh.

“Selain itu pendapatan masyarakat petani juga cukup meningkat,”ungkap Fajar saat melakukan unjuk rasa di gedung DPRD Kolaka baru-baru ini.

Fajar menjelaskan beberapa tahun terakhir secara khusus di Kab Kolaka harga mencapai Rp 130 perkilogram. Tetapi sejak memasuki tahun 2019 harga cengkeh begitu drastis terus menurun sampai di bawah harga Rp 73 ribu perkilogram.

Terjadinya harga fluktuasi cengkeh semakin menurun sehingga biaya operasional yang dikeluarkan oleh petani tidak seimbang dengan hasil produksi.

“Dengan harga yang terus menurun sehingga biaya yang dikeluarkan petani tidak seimbang dengan biaya produksi,”jelas Fajar.

Forum menilai bahwa ini adalah suatu permainan pasar yang dilakukan oleh pengusaha besar. Selain itu kata Fajar salah satu penyebab adanya aturan yang kurang menguntungkan bagi petani cengkeh dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan nomor 75 tahun 2015 tidak memihak kepada petani, sehingga dampaknya harga cengkeh lokal terus menurun.

Forum dalam menyampaikan aspirasinya menuntut; mendesak Pemda Kolaka agar membuat suatu keputusan atau dituangkan dalam Perda tentang penetapan harga standar cengkeh terendah bisa menjamin dan menyeimbangkan antara biaya operasional dengan biaya produksi petani.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani pada pasal 1 ayat (1), pasal 3 huruf (D) di dalamnya menjelaskan bahwa “Pemerintah wajib melindungi dan membantu petani menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan Iklim serta melindungi petani dari fluktuasi harga”.

“Forum menuntut Pemda Kolaka agar menaikan harga Cengkeh di Kab Kolaka sebagai bentuk perlindungannya terhadap petani yang mengalami fluktuasi harga,”pinta Fajar.

Selain itu kata Fajar berdasarkan Undang undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani pasal 30 menjelaskan”setiap orang dilarang mengimpor komoditas pertam’an pada saat ketersediaan komoditas pertanian sudah mencukupi kebutuhan komsumsi dan/atau cadangan pemerintah”.

“Jadi melalui forum ini kami memintah kepada pihak pemerintah dan DPRD selaku wakil rakyat agar mencabut atau melakukan revisi Permendag nomor 75 tahun 2015. Karena aturan ini sangat merugikan petani lokal,”pinta Forum.(redaksi)

error: @mercyfmkolaka