News

Balitbang Sosialisasi Penyesuaian PBB

KOLAKA,realitasultra.co.id—Badan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan(Balitbang) Kab Kolaka bersama Dinas Pendapatan Daerah(Dispenda) Kolaka melakukan sosialisasi penyesuaian Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) diawali dilaksanakan di Kecamatan Toari baru-baru ini.
Dalam kesempatan itu Kepala Balitbang H Muh Azikin menjelaskan bahwa penyesuaian PBB ini sebelumnya telah dilakukan pengkajian dan penelitian di lapangan dengan melakukan survei responden masyarakat se Kab Kolaka.
“Kajian dan penelitian telah dilakukan sejak tahun 2017 lalu, dengan mengutamakan responden dikalangan masyarakat menengah dan bawah serta kalangan pendidikan,”ungkap Azikin.
Dikatakannya hasil kajian dan penelitian itu menurut Azikin bilamana dipersentasekan hasilnya mencapai 94 persen persepsi masyarakat menilai bahwa “wajar bilamana PBB dinaikkan dan disesuaikan berdasarkan wilayah masing-masing”.
“Jadi kajian di lapangan ini ditindak lanjuti dengan melakukan sosialisasi disetiap wilayah kecamatan se Kab Kolaka. Dan saat ini diawali di Kecamatan Toari,”jelas Azikin.
Sementata Kepala Bidang Pajak Dispenda Kolaka Hj Andi Bone mengungkapkan bahwa PBB yang diberlakukan hingga tahun 2019 ini masih mengacuh pada Nilai Jual Objek Pajak(NJOP) masih aturan yang berlaku sejak 30 tahun silam.
Sementara transaksi harga tanah itu semakin meningkat. Namun faktanya di lapangan harga tanah saat ini tidak mengacuh pada harga NJOP, karena semakin maju suatu daerah, transaksi jual beli semakin meningkat. Sementara PBB tidak pernah mengalami kenaikan bahkan nilainya sangat minim.
“Jadi transaksi tanah tidak mengacuh pada NJOP, karena semakin maju suatu daerah akan berpengaruh pada masalah transaksi harga tanah semakin meningkat pula,”ujar Hj Andi Bone.
Ditambahkannya bahwa penyesuaian kenaikan PBB sudah diberlakukan tahun ini(red,) di dua kecamatan yaitu Kecamatan Kolaka dan Latambaga.
“Dan selanjutnya penyesuaian PBB ini akan diberlakukan secara menyeluruh di tahun 2020 mendatang, tanpa merincih persentase kenaikannya,”ujarnya.
Menyikapi hal itu Camat Toari Sabbarudin berharap kepada segenap Kepala Desa(Kades) beserta aparatnya agar secepatnya melakukan sosialisasi kepada semua masyarakat desa masing-masing.
“Jadi dengan adanya penyesuaian PBB ini, sehingga nanti tidak ada lagi masyarakat yang kaget dan mempertanyakan masalah kenaikan pembayaran PBBnya,”harap Sabaruddin.(melky/redaksi)

error: @mercyfmkolaka