News

13 Pejabat Eselon Dua Pemda Kolaka Dilantik


KOLAKA,realitasultra.co.id—Tiga pejabat eselon II lingkup Pemda Kolaka ditengah merebaknya penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease2019 (Covid-19). Pelantikan dilaksanakan oleh Bupati Kolaka Sulawesi Tenggara.(Sultra) H Ahmad Safei berlangsung di ruang kerja Bupati Kolaka pada (1/4/2020) siang.
Tigabelas pejabat yang dilantik ini usai mengikuti tes Kompotensi Jabatan Tinggi Pratama (JTP) lingkup Pemda kolaka.
Pejabat yang dilantik diantaranya
1. Agus mantan Kepala Bagian Unit Layanan Barang dan Jasa (ULBJ) kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa (PMD).
2. Ramli Sima mantan Kabag Organisasi Setda Kolaka dilantik sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah.
3. Hj.Andi Wahidah mantan Kabag Kesra dilantik sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Arifin Jamal mantan Kabag Pemerintahan dilantik sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
5. Abdi Arif mantan Inspektur pembantu wilayah III sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
6. Achiruddin mantan Sekdis Dinas Pekerjaan Umum sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
7. Marsukat Riadi mantan Kabag Infrastruktur Setda Kolaka menjadi Kasat Polisi Pamong Praha dan Pemadam Kebakaran.
8. Muh Arnan Amry mantan Sekdis Kominfo menjadi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
9. Agus Salim mantan Staf BKD dan pengembangan SDM menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Pembangunan.
10. H.Syafruddin mantan Kadis Pemberdayaan Perempuan menjadi Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik.
11. Suyanto mantan Sekdis Dinas Ketahanan Pangan Hortikultura menjadi Kepala Dinas Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
12. Wardi mantan Kepala Kesbangpol menjadi Asisten III Bidang Keuangan Setda Kolaka.
13. H.Jusrin Jafar mantan Sekdis Dispora menjadi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Su.ber Daya Manusia (SDM).
Sekda Kolaka H Poitu dikonfirmasi wartawan usai mengikuti pelantikan mengatakan bahwa pelantikan pejabat eselon IIB ini sudah lama direncanakan, hanya saja menunggu hasil proses Asesmen Kabupaten dari BKN Makassar.
Tekait Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) saat ini belum dilakukan karena masih menunggu persetujuan dari Kementerian.
“Disdukcapil ini setengah vertikal jadi harus minta petunjuk lebih dulu kepada pemerintah pusat,”kata Poitu.
(redaksi).

error: @mercyfmkolaka